Bank BTN Dukung Pembiayaan Perumahan Maja Raya

Bank BTN Dukung Pembiayaan Perumahan Maja Raya

WE.CO.ID - Bank BTN mendukung pembiayaan perumahan Maja Raya mega proyek perumahan di Provinsi Banten yang dikembangkan PT Mandiri Mega Jaya.

"Dukungan ini menunjukkan BTN tetap konsisten dalam pembiayaan rumah untuk rakyat," kata Direktur Utama Bank BTN, Maryono di Jakarta, Jumat, usai penandatanganan MOU dengan PT Mandiri Mega Jaya.

Maryono mengatakan, di tengah kebijakan BI membatasi pembiayaan rumah, tak menyurutkan niat kami memberikan dukungan pembiayaan bagi terpenuhinya rumah untuk masyarakat menengah bawah.

Maryono menjelaskan, Kebijakan BI tersebut bertujuan positif untuk membatasi kredit yang bertujuan investasi dan berspekulasi khususnya untuk rumah kedua, ketiga dan seterusnya.

Sedangkan kredit yang diberikan Bank BTN secara umum tersebar untuk para enduser atau pemilik pertama, ungkap Maryono.

"Kebijakan loan to value (LTV) bagus dan bisnis Bank BTN tidak terganggu karena itu kredit terus berjalan seperti yang kami lakukan sekarang," kata Maryono.

Naskah MOU selain ditandatangani Maryono juga Direktur Utama PT Mandiri Mega Jaya, Benny Tjokrosaputro. Ruang lingkup kerjasama meliputi dukungan fasilitas kredit / pembiayaan serta pemanfaatan produk dan jasa layanan perbankan yang diberikan Bank BTN untuk proyek perumahan yang akan dibangun oleh PT Mandiri Mega Jaya di wilayah Banten.

"Kami ingin memberikan pelayanan 'one stop service' dari pembiayaan pembangunannya sampai pada pembelian unit rumah tersebut oleh masyarakat, ujar Maryono.

Bank BTN dapat memberikan pembiayaan berapapun jumlahnya dan dimanapun tempatnya kapan pun pembiayaan itu dibutuhkan dengan penawaran menarik dan bersaing di pasar.

Kepada PT Mandiri Mega Jaya juga akan kami ajak untuk bersinergi dalam pemanfaatan produk dan jasa perbankan yang ada di Bank BTN, kata Maryono.

"Sebagai pemain utama dan terbesar dalam pembiayaan perumahan di Indonesia kami ingin memberikan penawaran lebih kepada PT Mandiri Mega Jaya," tegas Maryono.

Maryono menjelaskan PT Mandiri Mega Jaya akan membangun mega proyek di wilayah Banten. Proyek perumahan yang akan dibangun terdiri dari apartemen dan landed house untuk menengah bawah dan menengah atas.

Total unit pengembangan proyek perumahan bakal mencapai 73.000 lebih untuk menengah bawah dan menengah atas. Sementara untuk apartemen sendiri direncanakan akan dibangun sekitar 107.520 unit, papar Maryono.

"Ini proyek besar yang perlu didukung dan mudah-mudahan menjawab kebutuhan rumah untuk masyarakat sesuai dengan kelasnya," ujar Maryono.

Bank BTN, kata Maryono, tetap konsisten mendukung program pembiayaan perumahan rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Bank BTN masih menjadi pemimpin pasar pembiayaan perumahan di Indonesia. Sedangkan untuk segmen KPR subsidi, peran Bank BTN sangat dominan dengan menguasai pangsa pasar 98 persen dari total penyaluran FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan). Tahun 2013 kami ingin bagaimana peran itu dapat menjadi lebih besar lagi, tambah Maryono.

Bank BTN sudah meningkatkan kualitas proses dan infrastruktur KPR, antara lain peningkatan layanan kredit dengan pola 1-5-1 (1 hari persetujuan kredit, akad kredit paling lambat 5 hari dan 1 hari transfer dana hasil realisasi kredit), dan implementasi iLoan untuk percepatan pemrosesan kredit.

Per 30 Juni 2013 Bank BTN didukung oleh 817 jaringan kantor, 2.924 kantor pos online serta 1.515 mesin ATM BTN dengan jaringan Link, Bersama, MEPS, dan Visa. (Ant)

Sumber : http://wartaekonomi.co.id/berita17926/bank-btn-dukung-pembiayaan-perumahan-maja-raya.html

OJK Berkomitmen Selaraskan Pengawasan Lembaga Keuangan

OJK Berkomitmen Selaraskan Pengawasan Lembaga Keuangan

WE.CO.ID - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen menyelaraskan pengawasan terhadap tiga lembaga keuangan yaitu pasar modal, perbankan dan nonperbankan serta lembaga keuangan mikro, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

"Ketiga lembaga keuangan itu adalah pasar modal, perbankan dan nonperbankan, serta lembaga keuangan mikro atau LKM," kata Deputi Komisioner Bidang Manajemen Strategis I OJK Lucky Fathul pada workshop OJK untuk wartawan di Makassar, Sabtu.

Ia mencontohkan adanya praktik layanan jasa keuangan "hibrid" oleh perbankan yang juga memasarkan produk asuransi. Menurut dia, terhadap kondisi seperti itu harus ada yang menjembatani sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Lucky menyebutkan dengan adanya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK ditambah UU Nomor 1 Tahun 2013 tengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) maka peran dan fungsi OJK bertambah dan berkewajiban mensinkronkan ketiga lembaga keuangan itu.

Mengenai LKM, dia mengatakan, dalam dua tahun ke kedepan sambil menyosialisasikan regulasi baru itu, OJK bertugas menginventarisasi LKM yang akan didorong untuk membentuk badan hukum dengan dua pilihan yaitu berbentuk perusahaan terbatas atau koperasi.

"LKM yang selama ini berperan dalam jasa keuangan, memiliki aset dalam jumlah banyak dan mengumpulkan nasabah, jumlahnya puluhan ribu tersebar di Indonesia, sehingga dipandang perlu regulasi untuk mengatur, membina dan mengawasinya," katanya.

Sementara itu Direktur Komunikasi dan Hubungan Internasional OJK Gonthor R Azis mengatakan OJK memberikan perhatian kepada banyaknya kasus yang terjadi di lapangan, dimana setelah dana terkumpul, pengelola melarikan diri dan nasabah menjadi korban.

Menurut dia, untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, perlu peran serta pemerintah daerah dalam pembinaan dan pengawasan LKM yang menjalankan peran pembiayaan/pinjaman dalam usaha skala mikro kepada anggotanya.

"Selain itu, kedepan LKM dalam pengembangan usaha terutama dalam pengelolaan simpanan dan penyaluran pembiayaan, harus mengikuti regulasi yang ada," katanya. (Ant)

Sumber : http://wartaekonomi.co.id/berita17950/ojk-berkomitmen-selaraskan-pengawasan-lembaga-keuangan.html

Perlambatan Ekonomi Belum Berdampak Kepada Aktivitas Konstruksi

Perlambatan Ekonomi Belum Berdampak Kepada Aktivitas Konstruksi

WE.CO.ID, Jakarta - Konsultan properti Colliers International menyatakan perlambatan ekonomi yang terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, masih belum terlalu berdampak kepada aktivitas konstruksi bangunan perkantoran di Jakarta.
"Perlambatan ekonomi belum memberi dampak jangka pendek kepada aktivitas konstruksi," kata Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto sebagaimana dikutip Antara, Sabtu (12/10/2013).
Menurut Ferry, hal itu dapat diindikasikan dari masih berlangsungnya beragam proyek konstruksi bangunan perkantoran seperti di Jalan Gatot Subroto, kawasan Mega Kuningan, dan ruas Sudirman.
Meski terjadi kekurangan pasokan lahan, ujar dia, aktivitas konstruksi di Sudirman dinilai juga akan berlangsung dengan adanya rencana pembongkaran bangunan lama untuk digantikan dengan bangunan baru. "Showroom Toyota di Jalan Sudirman akan digantikan dengan bangunan tinggi dan modern," katanya.
Sampai sejauh ini, diperkirakan terdapat 74 persen yang telah mulai dibangun di daerah sentra bisnis ibu kota.
Sedangkan mayoritas atau 88 persen dari pasokan baru yang diagendakan beroperasi tahun 2014-2015 sudah mulai memasuki tahap konstruksi.
Sebelumnya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) meminta adanya dukungan kemudahan dari pemerintah sebagai dampak melemahnya rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat yang terjadi akhir-akhir ini.
"Melemahnya rupiah berimbas pada kenaikan harga berbagai material utama konstruksi lebih dari 21 persen," kata Kepala LPJKN Tri Widjajanto.
Menurut dia, kenaikan harga tersebut tidak hanya terjadi pada material utama konstruksi tetapi juga berdampak kepada bidang lainnya yang terkait seperti transportasi pengangkutan material.
Ia mengemukakan melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS dapat disebut sebagai "guncangan" ketiga yang terjadi sepanjang tahun 2013 setelah meningkatnya UMR dan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Kami masih bisa bertahan dengan kenaikan BBM dan UMR, tetapi ini ditambah pelemahan rupiah," katanya.
Sebagaimana diberitakan, Bank Indonesia merevisi ke bawah perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini menjadi 5,5-5,9 persen, dari perkiraan semula 5,8-6,2 persen.
Dari sisi domestik, perlambatan ekonomi tersebut terlihat dari berbagai hasil survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia, seperti survei penjualan eceran dan survei keyakinan konsumen yang mengindikasikan bahwa konsumsi rumah tangga cenderung melambat pada Semester II 2013.
Bank Indonesia juga menilai perlambatan ekonomi dan ketidakpastian keuangan global ke depan masih berlanjut.
Sumber : http://wartaekonomi.co.id/berita17942/perlambatan-ekonomi-belum-berdampak-kepada-aktivitas-konstruksi.html

2014, Beli Premium Tak Lagi Gunakan Uang Tunai

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menerapkan pembayaran e-money pada bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Untuk itu, beberapa bank pun akan digandeng.

Wakil Menteri ESDM Susilo Siwoutomo mengatakan, rencana ini akan dimulai pada 2014. Rencananya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) akan bekerja sama dengan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), atau PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).
    
"Insya Allah 2014 bisa jalan, dengan bekerja sama bank. Proyek kartu BBM tersebut tidak perlu mengeluarkan biaya," jelas dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/9/2013).

Menurut Susilo, proyek tersebut akan saling melengkapi dengan program pemantauan dan pengendalian yang kini tengah dikerjakan PT Pertamina (Persero) yakni Radio Frequency Identification Devices (RFID). "Nanti ada dua sistem pemantauan yakni dari depo ke SPBU dan kemudian kendaraan oleh Pertamina dan kartu BBM oleh BPH Migas," jelasnya.

Dia menambahkan, rencana ini akan diterapkan untuk seluruh wilayah Indonesia. Namun sebelum diterapkan, akan dilakukan pilot project terlebih dahulu. "Pemerintah akan menguji coba terlebih dahulu pemakaian kartu BBM di Bali, Batam, dan Jabodetabek, lalu akan diberlakukan ke semua wilayah," jelasnya.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pemakaian kartu tersebut bertujuan mengetahui secara pasti penyaluran BBM bersubsidi. Dan kalau kartu BBM sudah diterapkan, maka potensi penyalahgunaan tersebut bisa dicegah.
    
"Dengan demikian, kartu ini juga mencegah penyalahgunaan BBM subsidi, misalnya kalau data penjualan SPBU sebesar 5.000 liter, sementara kartu BBM hanya tercatat 4.000 liter, maka ada selisih 1.000 liter yang berpotensi disalahgunakan," tandasnya. (wdi)
Sumber :
Analisa : http://economy.okezone.com/read/2013/09/13/19/865584/2014-beli-premium-tak-lagi-gunakan-uang-tunai

Indonesia-Korsel Targetkan Perdagangan 50 Miliar Dolar AS wartakota

WE.CO.ID - Pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan menargetkan peningkatan nilai perdagangan hingga 50 miliar dolar AS pada 2015 dari nilai saat ini yang mencapai 30 miliar dolar AS.

"Tahun lalu 30 miliar dolar, kedua negara menargetkan peningkatan 50 miliar dolar pada 2015 dan menjadi 100 miliar dolar pada 2020," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers bersama Presiden Korea Selatan Presiden Park Geun-hye di Istana Merdeka Jakarta, Sabtu sore.

Presiden mengatakan hubungan kerja sama perdagangan antara kedua negara terus meningkat dari tahun ke tahun dan Korea Selatan merupakan mitra Indonesia yang baik.

"Kerja sama kami teruji dalam sejarah, ketika 1998 dunia dan Asia alami krisis, termasuk Korea Selatan dan Indonesia, kerja sama ekonomi tetap berjalan. Investor tetap di Indonesia," kata Presiden.

"Presiden Park juga sampaikan komitmen tinggi atas kerja sama kita dan saya juga sampaikan Indonesia pandangannya yang sekarang dikelola working group.Investasi dan perdagangan, investasi Korea terus meningkat 1,9 miliar dolar tahun lalu," katanya.

"Dalam pertemuan tadi kami sepakat meningkatkan kerja sama di masa depan, apa yang diraih akan dijaga dan pertahankan, dan melangkah ke depan tingkatkan kerja sama indonesia dan Korea," kata Presiden. (Ant)

Sumber : http://wartaekonomi.co.id/berita17947/indonesiakorsel-targetkan-perdagangan-50-miliar-dolar-as.html